Denpost

Badung Sosialisasikan Permendagri No. 16 Tahun 2013

Badung Sosialisasikan Permendagri  No. 16 Tahun 2013Mangupura, DenPost
Pemerintah Kabupaten Badung mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2013, tentang perubahan atas Permendagri No. 37 tahun 2012, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013. Sehubungan dengan Permendagri tersebut diminta gubernur dan bupati/walikota untuk menyesuaikan peraturan kepala daerah mengenai belanja perjalanan dinas yang berlaku saat ini, dengan substansi yang tercantum dalam Permendagri yang baru. Sosialisasi disampaikan Sekda Badung, Kompyang R. Swandika, didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Badung, I Gusti Ngurah Oka Darmawan, dan Inspektur Kabupaten Badung, Wisnu Bawa Temaja. Sosialisasi dihadiri seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkab Badung, Kamis (21/2).

Kompyang Swandika menjelaskan, Permendagri 16 tahun 2013 telah diundangkan per 23 Januari 2013 lalu. Karena sudah diundangkan, lanjut Swandika, Bupati dan Wakil Bupati Badung telah memerintahkan untuk membuat surat edaran terkait penjabaran Permendagri ini ke seluruh SKPD di lingkungan Pemkab Badung.

Dikatakan, dengan berlakunya Permendagri 16 tahun 2013, setiap pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri supaya mengacu pada ketentuan dalam romawi V nomor 15 lampiran Permendagri No. 37 tahun 2012, tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2013 diubah. Sehingga bunyinya; ‘’dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas, khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap. Yaitu; sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % dari tarif hotel di kota tempat tujuan, sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Sementara, dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan tidak diperbolehkan, maka sesuai pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 113/PMK.05/2012 pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil. Sekda Kompyang R. Swandika memerintahkan kepada seluruh SKPD untuk melaksanakan Permendagri 16 tahun 2013 ini mulai Kamis (21/2) kemarin. (108/*)

Facebook

Twitter

Komentar Terakhir

Guest (agus)
Ngurus IMB ber bulan bulan, mau buka usaha kecil kecil an persyaratannya melebihi buka usaha besar, ...
Guest (nyoman)
Bgm masyarakat mau ngurus IMB, ketika mengurus dipersulit, brrikan dong kemudahan buat masyrakat..
Guest (komang)
berapa kali melakukan kejahatan tak perlu di kasi ampun orang itu udah parah kalau di lepas lagi aka...
Guest (wayan)
Pasti komplotannya masih ada yg berkeliaran, terus diburu pak, agar bali bisa aman
Guest (solusi)
Terima kasih Pak Polisi
Denpost - Media Komunitas Masyarakat Bali © 2011 Denpost Design by Fresh CMS