Ranperda Permberdayaan Desa Adat Digugat

By on February 13, 2018
Ranperda Permberdayaan Desa Adat Digugat

Mangupura, DenPost

Pansus Ranperda Pemberdayaan Desa Adat DPRD Badung dikritik saat rapat penyerapan aspirasi dari desa adat se-Badung, Senin (12/2). Ternyata naskah ranperda baru diterima menjelang rapat. Akibatnya, para bendesa mengaku belum bisa memahami isi dari ranperda tersebut.Salah satu yang mendapat kesempatan bicara adalah Kelihan Desa Adat Pererenan, I Ketut Sukrasena. Ia mengibaratkan pihaknya seperti toke anyud (tokek hanyut) alias masih meraba-raba isi dari ranperda. “Draft baru kami dapat, kami ingin materi kami dapat lebih awal. Karena materi baru kami dapat, kami seperti toke anyud, pati grepe (meraba-raba, Red),” ujarnya dengan nada kesal.

Sukrasena juga menegaskan niatnya untuk mendapat pengakuan tentang keberadaan desa adat. Pasalnya, UU no 6 tahun 2014 tentang desa dituding tak mengakomodir eksistensi desa adat secara tegas selama ini. “Selama ini desa adat diobok-obok. Kami membuat awig-awig sebagai konstitusi tertinggi, tapi terkadang dikesampingkan oleh hukum positif. Di mana posisi kami?” gugatnya.

Apalagi, Sukrasena menambahkan, desa adat memiliki tugas yang tak ringan, terutama melestarikan adat Bali yang bernapaskan agama Hindu. Dia juga mengaku tak paham terkait istilah desa pakraman, yang dianggap sama dengan desa adat, sesuai Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2003. “Intinya kami ingin ada pengakuan terhadap desa adat,” tegasnya.

Bendesa Adat Canggu, Nyoman Sujapa, menyoroti permasalahan pungutan kepada penduduk pendatang yang belakangan dilematis, karena takut disebut pungutan liar (pungli). Padahal pungutan tersebut, menurutnya, terkait keberadaan penduduk pendatang yang disebut krama tamiu dalam awig-awig atau pararem. “Tidak ada sinkronisasi antara pemegang kebijakan dan penegak hukum. Kami sempat menghadap ke Ketua DPRD, disuruh meneng (diam), demikian juga ke wakil bupati, juga diminta diam,” sergahnya.

BACA  PPNSB Membawa Kebahagiaan

Sujapa memaparkan, di desa adat ada tiga kategori warga atau krama. Yakni krama ngarep (warga yang telah masuk adat setempat), krama tamiu (warga tamu/pendatang yang tinggal tapi tak masuk adat), dan tamiu (tamu). Desa adat, kata dia bertanggung jawab terhadap keberadaan ketiga kategori warga tersebut, termasuk apabila terjadi hal-hal tak diinginkan.

Dia mencontohkan kasus pembunuhan beberapa waktu lalu. Desa adat menanggung beban cukup berat, baik tenaga maupun materi, karena harus melaksanakan upacara penyucian di tempat kejadian perkara (TKP). “Kami memiliki kartu krama tamiu dengan iuran Rp 20 ribu. Kalau yang bersangkutan cerdas, dia akan menanyakan untuk apa saja dana tersebut, di sanalah kami menjelaskan penggunaannya secara transparan,” jelasnya.

Sementara Bendesa Kutuh, Made Wena, juga menanyakan implementasi UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. “Kami belum dapat jawaban implementasi UU no 6 tahun 2014. Jadi ke mana cantolan desa adat kita ini? Karena Badung tidak pernah mendaftarkan desa adat. Jadi, selama ini kami hanya berdasarkan UUD 45 Pasal 18B ayat 2,” urainya.

Wena pun mengusulkan ranperda diganti namanya, bukan pemberdayaan desa adat, tapi pengakuan dan penghormatan desa adat. Sebab, dia beralasan istilah itu seolah-olah desa adat tak berdaya.

Ketua Pansus, Made Retha, usai rapat mengatakan, yang dibutuhkan adalah aspirasi desa adat. “Ini kan penyerapan aspirasi. Penyerapan aspirasi, pendapat bukan semata-mata naskah. Tidak mesti mempelajari naskah, tapi pemikiran yang kita harapkan. Bukan mutlak, tapi naskah itu penting kalau bisa kita lakukan lebih awal, tapi tidak salah juga ketika kita baru sampaikan tadi pagi. Mereka dari rumah dengan undangan yang sudah pasti, pemikiran sudah ada,” kilahnya.

BACA  Bupati Giri Prasta Buka Rakerda FSP Bali 2018

Pria berkumis itu pun menyatakan, lembaganya ingin naskah masih bisa berubah, karena baru sebatas draft. “Berarti kami ingin melihat kasuistis yang ada di masing-masing wilayahnya atau di tingkat kecamatan untuk dibawa ke sini. Naskah ini juga belum sempurna. Jadi ada pemikiran, protes apapun, naskah ini dapat bergeser kemudian. Naskah ini bukan final, tapi baru sebatas draft,” pungkas politisi Demokrat itu. (115)

Komentar

Komentar

About Surya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>