Dinas Kanlut Tunggu Usulan Desa Adat

By on February 12, 2018
Dinas Kanlut Tunggu Usulan Desa Adat

Kuta, DenPost
Harapan agar ada perda mengatur tentang pengelolaan
pantai di Badung  rupanya masih sebatas wacana. Karena
hingga kini ternyata belum semua desa adat
menyampaikan usulan akan perlunya pengelolaan pesisir
pantai ini. Hal itu diungkapkan Kadis Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Badung, Putu Oka Swadiana, saat
dihubungi, Senin (12/2).Memang Perda pengelolaan pantai belum ada, sejauh ini
itu baru usulan beberapa desa adat saja. Kami masih
menunggu usulan dari desa adat yang wilayahnya
memiliki pantai, untuk kami akan bahas nanti bersama,"
ujar Oka Swadiana.
Bagaimana dengan pengelolaan pantai yang dilakukan
sejumlah desa adat sejauh ini? Ditanya begitu, Oka
Swadiana mengakui kalau selama ini pengelolaan pantai
di Kabupaten Badung masih berdasar pada SK Bupati
Badung. Dikatakannya, ada dua pantai yang
mendapatkan SK pengelolaan tersebut, yaitu Pantai Kuta
dan Kedonganan.

Itupun menurut Oka Swadiana pengelolaannya terbatas
hanya untuk aktivitas nelayan, upacara agama dan
aktivitas sosial. "Ke depan jika perda tersebut sudah
selesai, rencana Bupati Badung agar pantai bisa dikelola
oleh desa adat pastilah bisa terealisasi," jelasnya.
Mekanismenya, lanjut Oka Swadiana, nantinya desa adat
diharapkan membentuk tim pengelola pantai di wilayah
masing-masing. "Kalau perda itu selesai, baru semua
jelas penataannya seperti apa. Mana zona untuk upacara
dan  zona lainnya yang diperuntukkan sesuai
pengaturannya," ungkapnya.
Dia mengakui semuanya membutuhkan proses. Sebab,
untuk menyelesaikan hal tersebut, tidaklah semudah
membalikkan telapak tangan.
Karena dalam pengusulan pengelolaan tersebut harus
jelas pembagian zona dan diperuntukkan untuk apa, batas
sepadan pantai,  serta gambar animasi bergerak tentang
keadaan pantai tersebut. "Mungkin itu yang menjadi
kendala desa adat, sehingga baru beberapa yang
mengajukan usulan. Kami masih menunggu usulan itu,
sehingga nanti akan kami bahas dengan legislatif,"
janjinya.
Harapan ada perda yang mengatur pemanfaatan pesisir
pantai oleh desa adat disampaikan Bendesa Adat Legian,
IGN Sudiarsa, saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
Kuta belum lama ini.
Karena selama ini dasar pengelolaan Pantai Legian
masih mengacu pada rekomendasi Bupati Badung saat
dijabat, AA Oka Ratmadi atau Cok Rat. Cok Rat waktu
itu, sambung Gung Sudiarsa, memerintahkan Desa Adat

BACA  Dermaga Watununggul Akan Diambil Alih Pemerintah

Legian agar membantu menjaga kebersihan pantai. Akan
tetapi di sisi lain, ketika itu desa adat terkendala masalah
anggaran. Karena dalam menjaga kebersihan pantai ini
tentu memerlukan sumber dana yang jelas terkait apa
yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan pantai
tersebut. "Kalau dulu masih memungkinkan untuk
memungut dari penjual jasa di pantai, semacam
kontribusi. Sementara kini harus jelas dulu payung
hukumnya," tegasnya.
Karenanya dia berharap perda bisa terwujud. Karena
tanpa perda ini, dikatakannya akan membelenggu desa
adapt. Sebab, desa adapt selaku pengelola belum
memiliki payung hukum yang pasti. (113)

Komentar

Komentar

About Surya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>