Legislatif Ingin Percepat Proses Pencairan Hibah

By on February 5, 2018
Legislatif Ingin Percepat Proses Pencairan Hibah

Mangupura, DenPost
Mempercepat proses pencairan hibah di tahun 2018, DPRD Badung, Senin (5/2) melakukan rapat koordinasi dengan eksekutif.Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata; didampingi wakilnya, Nyoman Karyana dan Made Sunarta, tersebut juga dihadiri Sekda I Wayan Adi Arnawa, Asisten Pemerintahan dan Kesra, IB  Yoga Segara; Kepala Inspektorat Badung, Luh Suryaniti; Kepala Dinas Perkim, AAN Bayu Kumara; Kabag Kesra, I Nyoman Sujendra; Kabag Perwat, Wayan Pudja, serta perwakilan dari BKAD Badung.Parwata mengatakan, rapat ini digelar karena banyak keluhan dari masyarakat yang mengajukan ribuan proposal belum ada yang cair. “Agar dalam ketentuannya tidak bias dan tidak saling menyalahkan, maka kami menggelar rapat koordinasi hari ini tentang bagaimana proses pencairan hibah,” ujarnya.

Politisi asal Desa Dalung ini memaparkan, dalam pembahasan ini ada sejumlah masukan dari anggota Dewan kepada eksekutif yang memang harus disamakan persepsinya. “Menurut pandangan eksekutif, SOP untuk penerimaan bantuan hibah, maka proposalnya harus sudah masuk pada Maret 2018. Sedangkan Dewan mengharap proposal ini bisa masuk setelah Maret 2018, sehingga hal ini perlu diluruskan agar tidak keluar dari ketentuan yang ada sesuai Permendagri Nomor 14 mengenai bantuan hibah,” ungkapnya.

Dalam Permendagri tersebut, kata Parwata, sangat jelas diatur di mana dana hibah dapat diberikan untuk percepatan proses pembangunan. Artinya harus bersifat hal yang wajib untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 19 juga menjelaskan bagaimana fungsi dari Badan Anggaran (Banggar). “Fungsi dari Dewan harus diluruskan. Artinya kapan tanggal rancangan KUA-PPAS, kemudian kapan penetapan KUA-PPAS dan kapan penetapan APBD. Jadi, penetapan RAPBD itu 30 hari sebelum tahun anggaran berakhir. Ini yang kami bahas dan sepakati bersama,” terangnya.

BACA  Dokter ’’Pengemplang’’ Dinilai

Dalam  pembahasan ini, lanjut Parwata, paling lambat 10 November penyerahan hibah sudah diterima oleh bagian Kesra atau Bupati, sehingga prosesnya tidak keluar dari aturan. “Jangan sampai setelah ada penetapan APBD baru keluar proposal. Nah, ini yang salah. Kami tidak mau keluar dari aturan atau melanggar aturan. Kami ingin taat asas. Dalam rapat dengar pendapat kali ini sudah diputuskan, dan ada kesepakatan mengenai tanggal pencairan hibah itu yang diberikan 10 November,” pungkasnya. (a/115)

Komentar

Komentar

About Surya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>