Legislatif Dorong Ada Lembaga Pengawas Kesehatan Makanan

By on January 11, 2018
Legislatif Dorong Ada Lembaga Pengawas Kesehatan Makanan

Mangupura, DenPost

Menangkal isu makanan tak higienis yang akan mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Badung, dicermati serius kalangan DPRD Badung. Lembaga legislatif ini mendorong sejumlah instansi, baik pemerintah maupun swasta, ikut melakukan pengawasan terhadap makanan yang dijual di sejumlah warung, restoran hingga hotel.Ketua DPRD Badung, Putu Parwata; didampingi Wakil Ketua, Made Sunarta, saat menggelar temu media di gedung DPRD Badung mengungkapkan, lembaganya ingin ada sebuah lembaga kesehatan makanan (food healty) di Kabupaten Badung. “Kami dorong terbentuknya lembaga ini, sehingga ada yang mengawasi dan memberi sertifikasi atau standardisasi terhadap produk makanan,” katanya, Kamis (11/1).

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, pengawasan terhadap kesehatan makanan tak hanya yang disajikan di hotel. Pengawasan juga dilakukan terhadap makanan di restoran, warung-warung, kafe termasuk jajanan pasar. Latar belakang harapan ini, kata dia, untuk mengantisipasi jangan sampai wisatawan tak mau lagi ke Badung karena alasan higienitas makanan. “Ini juga untuk menangkal seandainya ada promosi negatif Badung dari sisi makanan,” urainya.

Dengan adanya lembaga pengawas makanan, Parwata yakin angka kunjungan ke Bali bertambah. Selanjutnya, dalam promosi pariwisata ke luar negeri, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Badung juga menyampaikan bahwa semua makanan yang disajikan dan dijual sudah higienis, karena diawasi oleh sebuah lembaga khusus. Dengan upaya ini, dia optimis angka kunjungan 8 juta untuk wisman dan 10 juta -15 juta untuk wisatawan domestik dipastikan tercapai. “Kami optimis target kunjungan ini tercapai,” sebutnya.

Hal sama dikemukakan Made Sunarta. Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, ada kalanya negara pesaing melakukan kampanye negatif terhadap Bali dan Badung sebagai destinasi wisata, terutama dari sisi makanan. Badan atau lembaga ini nanti akan memberi bukti berupa sertifikat bahwa makanan yang disajikan, baik di hotel, restoran, warung, kafe maupun jajanan pasar, masuk kategori higienis.

BACA  Puspem Badung Dinilai Kurang Representatif

Menurut Sunarta, lembaga ini perlu dibentuk bukan karena makanan yang disajikan selama ini tak sehat, tetapi untuk menangkal jika kemungkinan tersebut terjadi. “Ini untuk mencegah atau menangkal saja,” tegasnya.

Parwata tak memungkiri selama ini ada BPOM di Pusat dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di tingkat provinsi, serta Dinas Kesehatan di kabupaten/kota yang mengawasi dan mensertifikasi makanan. Hanya, imbuhnya, legislatif sebatas mendorong terwujudnya lembaga yang bertugas mengawasi makanan. Soal nanti siapa yang mengelola, silakan saja. “Apakah nanti BBPOM dan Dinas Kesehatan masuk, silakan,” tandasnya. (a/115)

Komentar

Komentar

About Surya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>