Wayan Adi Arnawa : Sudah Sesuai Sistem

By on December 15, 2017
Wayan Adi Arnawa  : Sudah Sesuai Sistem

KEJAKSAAN Negeri Denpasar terus mengulik persolan di Pemerintah Kabupaten Badung setelah kalah dalam sidang praperadilan dalam kasus proyek Tukad Mati. Kini korps adhyaksa kembali menelisik persolalan Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dikeluarkan Bapenda Badung yang dulu bernama Dispenda Badung.Masalah hukum yang mendera Pemkab Badung ini pun ditanggapi santai Koordinator ASN di Badung, yakni Sekda Wayan Adi Arnawa. Pria asal Desa Pecatu ini sebelumnya menjabat sebagai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)/Pasedahan Agung, dan menegaskan SKL tersebut sudah tak ada masalah lagi. Dia juga menilai penerbitan SKL sudah sesuai dengan sistem. “Yang jelas setiap surat SKL keluar berdasarkan sistem yang telah ada. Kami tidak mungkin mengeluarkan SKL tanpa adanya rekomendasi dari sistem,” tegas Adi Arnawa, Kamis (14/12) usai mengikuti pertemuan dengan sejumlah komponen pariwisata di Puspem Badung.

Kasatpol PP Badung di era kepemimpinan Bupati AA Gde Agung ini mengakui sempat dipanggil Kejaksaan Negeri Denpasar, terkait dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan PBB di Badung, khususnya masalah penerbitan SKL. “Iya,  kemarin (belum lama ini) kita dipanggil untuk dimintai informasi terkait SKL. Yang jelas sudah sesuai sistem,” uajrnya berulang-ulang dengan memberi penekanan pada kata “sistem”.

Menurutnya, mekanisme pengeluaran SKL berawal dari adanya permohonan oleh Wajib Pajak (WP). Permohonan ini akan ditindaklanjuti petugas Bapenda dengan memasukan nomor WP ke sistem elektronik yang tersedia, sehingga dapat diketahui apakah ada tunggakan PBB atau telah memenuhi kewajiban sebagai WP. “Contoh, ada orang yang memohon keterangan pelunasan pajak untuk urusan perizinan dan lainnya. Dari nomor wajib pajak yang dimiliki, kami bawa ke sistem, terbitlah data (pemohon). Dari data itu baru kalau yang bersangkutan lunas membayar pajak, ya… kami keluarkan surat SKL. Tapi kalau dia nunggak, tidak akan diterbitkan SKL. Tidak ada kecurangan dalam penerbitan SKL,” urai Adi Arnawa.

BACA  By Pass Ngurah Rai Sepi Bendera Merah Putih

Sebelumnya, Kejari Denpasar terus berupaya membongkar adanya dugaan penyelewengan yang terjadi di Pemkab Badung. Selain kasus proyek yang sedang berjalan, juga saat ini sedang menyelidiki dugaan penyimpangan di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kasiintel Kejari Denpasar, Agus Sastrawan, mengatakan kasus PBB masih dalam proses lidik. Dari hasil itu nanti baru melangkah ke episode berikutnya, yakni apakah ada dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan pajak sektor PBB khususnya soal SKL. Sebagai langkah awal, Kejari sudah memanggil beberapa pihak. Termasuk di antaranya Sekda Adi Arnawa. “Kami sedang telaah soal SKL, karena muaranya dari sini,” tegas Agus Sastrawan. (dwa)

Komentar

Komentar

About Surya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>