Pemerintah Tempuh Langkah Konsinyasi

By on December 14, 2017
Pemerintah Tempuh Langkah Konsinyasi

Kutsel, DenPost
Pemilik lahan boleh saja belum sepakat dengan nilai ganti rugi pembebasan lahan di simpang Jimbaran. Hanya, proses atau mekanisme tahapan untuk merealisasikan proyek ini ternyata tetap berjalan.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung selaku pemegang kewenangan tanggung jawab proyek ini, sekarang tengah bersiap melakukan sistem konsinyasi. Langkah ini ditempuh karena tidak ada kesepakatan ganti rugi terkait ganti rugi lahan tersebut. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Badung, Sang Nyoman Oka Parmana, mengatakan rencananya langkah konsinyasi akan dilakukan pada Senin (18/12) mendatang.”Rencana kami memang menitipkan ganti rugi tersebut pada Senin nanti,” ujarnya, Kamis (14/12) kemarin.

Disinggung terkait perpanjangan yang dilakukan, Oka Permana menegaskan yang disebutkan tanggal 25 itu adalah pembayaran batas akhir anggaran. Dijelaskannya apa yang dilakukan ini sesuai dengan tata aturan yang berlaku untuk pembebasan lahan. Konsinyasi bisa ditempuh, jelasnya, ketika pemilik lahan tidak sepakat dengan besaran ganti rugi yang ditetapkan pemerintah melalui appraisal.

Bagaimana dengan surat pernyataan yang belum diserahkan warga? “Penyerahan surat pernyataan bukanlah tolok ukur kami melakukan konsinyasi. Tanpa surat pernyataan pun, kami bisa menitipkan ganti rugi itu ke pengadilan,” tegasnya.

Lebih jauh dijelaskan, ketidaksetujuan para pemilik lahan saat pertemuan terakhir bisa digunakan sebagai dasar langkah konsinyasi yang akan dilakukan tersebut. Jadi, tidak ada alasan untuk harus menunggu penyetoran surat pernyataan. Penilaian appraisal bersifat final, tidak bisa diintervensi pihak lain, kecuali putusan pengadilan,” paparnya.

Lahan di simpang Jimbaran, oleh tim appraisal sudah menetapkan nilai ganti ruginya Rp 10 juta per meter persegi. Bila nilai yang ditetapkan pihak appraisal tidak disetujui oleh pemilik lahan, sambungnya, langkah konsinyasi adalah solusi yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dilakukan.

BACA  Wabup Peringatkan Rekanan

Seperti diberitakan sebelumnya, pemilik lahan yang terkena pelebaran simpang Jimbaran bergeming dengan tawaran ganti rugi lahan miliknya. Mereka ngotot tidak akan tanda tangan surat pernyataan, dan menyerahkan surat tersebut jika ganti rugi tidak disesuaikan. Bahkan pemilik lahan akan menghadap Wabup Badung untuk membahas persoalan ini. Penegasan ini dilontarkan salah seorang pemilik lahan Wayan Sutama, Rabu (13/12)

Sutama memaparkan selaku masyarakat pihaknya sangat mendukung program pemerintah. Apalagi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi kawasan Jimbaran.

Namun, selaku warga yang lahannya terkena proyek pelebaran jalan ini, dia kembali menegaskan dan berharap  ganti rugi yang ditetapkan dengan layak. Juga diberi ruang untuk menyampaikan harapan atau masukan. “Karena selama ini seolah-olah  kami tidak ada kesempatan memberi masukan dengan harga yang sudah disodorkan dan ditetapkan oleh appraisal,” keluhnya. Padahal pelebaran simpang Jimbaran satu paket dengan underpass Tuban. (113)

Komentar

Komentar

About Surya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>