Ketua DPRD Bali Tegaskan Jangan Ada Penundaan Pilgub

By on June 11, 2017
Ketua DPRD Bali Tegaskan Jangan Ada Penundaan Pilgub

Renon, DenPost

Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, menegaskan, Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2018 tidak boleh ditunda. Pilgub Bali 2018 harus dilaksanakan tepat waktu, termasuk Pilkada Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar.Tidak ada alasan masalah dana sehingga Provinsi Bali tidak bisa melakukan pengawasan Pilkada,” kata Adi Wiryatama, Minggu (11/6).

Menurutnya, pengawasan harus tetap dilaksanakan di semua tingkatan, termasuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sebab, kalau pengawasan Pilkada tidak dilaksanakan, pilkada akan menjadi runyam. Bahkan, kata dia, akan semakin parah lagi ketika ada berbagai persoalan yang muncul di TPS saat pemilihan. “Pengawasan harus tetap ada sampai di tingkat terbawah dan Pilkada tidak boleh ditunda. Harus dilaksanakan sesuai amanat UU untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2018,” ujarnya.

Seperti diketahui Kepala Bappeda Provinsi Bali, Putu Astawa, dana Pemprov sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengalokasikan dana kembali kepada Bawaslu. Pemprov hanya mampu mengalokasikan Rp 30 miliar setelah semua pos anggaran disisir. Menurut Adi Wiryatama, semua itu bisa dibicarakan kembali. Ia berjanji akan melakukan koordinasi dan komunikasi langsung dengan gubernur. Adi berharap semuanya bisa berjalan.

Menurut Politisi PDI Perjuangan asal Baturiti Tabanan ini, alasan yang disampaikan Kepala Bappeda bahwa tidak bisanya Pemprov Bali mengalokasikan dana pada Bawaslu Provinsi untuk kepentingan Pilkada Bali, karena pengelolaan SMA dan SMK di Bali menjadi kewenangan provinsi, tidak masuk akal. Sebab, pengelolaan SMA dan SMK se-Bali memang menjadi kewenangan provinsi lantaran amanat UU sudah memerintahkan seperti itu. Oleh karena itu, kata dia, pengelolaan SMA/SMK oleh Provinsi Bali tetap berjalan dengan baik dan Bawaslu Bali harus mendapatkan porsi dana yang cukup sesuai kebutuhannya. “Kita harus melakukan rasionalisasi dan kalau itu bisa dilakukan semuanya akan bisa berjalan,” ujarnya.

BACA  Muscam Golkar Mengwi

Ketua DPW Partai NasDem Bali, IB Oka Gunastawa, mendukung adanya rasionalisasi sehingga semuanya bisa berjalan. Kata dia, tidak boleh ada penundaan Pilgub Bali. Bawaslu harus mendapatkan dana sesuai dengan kebutuhannya sehingga pengawasan dapat dilakukan sampai ke tingkat terbawah.

Kata dia, dana hibah yang disalurkan Pemerintah Provinsi Bali dan difasilitasi oleh anggota DPRD Bali bisa disisihkan sebagian untuk kepentingan Bawaslu. Kalau dana hibah dikurangi Rp 700 juta, maka akan terkumpul dana yang cukup untuk menambah kekurangan alokasi ke Bawaslu. “Kalau sebelumnya hanya bisa Rp 30 miliar, silahkan dipangkas dana hibah yang difasilitasi dewan dan akan terkumpul Rp 68,5 miliar dan saya rasa urusannya udah selesai,” tandasnya. (106)

Komentar

Komentar

About Surya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>