Selain Pilgub, Pilkada Gianyar Juga Bisa Tertunda

By on June 8, 2017
Dharma-Kerta Tantang KBS-Ace di Pilgub Bali
Renon, DenPost
Masalah anggaran pengawasan bukan hanya mengancam tertundanya Pilgub Bali 2018. Karena persoalan yang sama, Pilkada Gianyar 2018 juga terancam tertunda. Sebab, Pemkab Gianyar pada APBD 2017 sama sekali belum menganggarkan dana untuk pengawasan Pilkada Gianyar.
Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia, Kamis (8/6) kemarin. “Kondisi terburuk ya itu (menunda Pilkada-red),” katanya.

Kamis kemarin Bawaslu Bali sudah membentuk Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Panwas Kabupaten/Kota se-Bali dalam rapat pleno. Timsel beranggotakan lima orang. Kelima nama Timsel tersebut masing-masing Said Salahudin, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, SH, M.Kn, Dr. Drs. I Wayan Wesna Astara, SH, M.Hum, Prof.  Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana,  M.Si, dan Drs. I Wayan Juana, SE, Ak, MM. “Timsel ini akan bekerja selama dua bulan mulai Juni sampai pertengahan Agustus,” kata Rudia. Bulan Agustus nanti Timsel sudah menelorkan masing-masing enam orang calon untuk 9 kabupaten/kota, selanjutnya diserahkan kepada Bawaslu Bali. Nantinya hasil seleksi itu dilantik pada Agustus 2017. “Kalau Pilgub dan Pilkada Gianyat tertunda bisa saja Agustus nanti kami hanya melantik Panwas Kabupaten Klungkung untuk mengawasi pemilihan bupati di sana,” tegasnya.

Sementara Panwas lainnya akan dilantik September untuk mengawasi Pileg Pilpres 2019. Rudia menegaskan, anggaran yang disodorkan Bawaslu sudah melalui perhitungan cermat. Namun, sampai saat ini Pemkab Gianyar dan Pemprov Bali masih terkesan ogah-ogahan memberi dana pengawasan. Kata dia, sesuai arahan Bawaslu RI, Panwas terpilih nanti selain mengawasi Pilkada Serentak 2018 juga akan mengawasi Pileg dan Pilpres 2019. Rencananya tahapan Pileg dan Pilpres akan dimulai Oktober 2017. Sementara tahapan pilkada akan dimulai September.
Terkait pernyataan Pemprov Bali yang mengalokasikan dana Rp 30 milyar untuk Bawaslu, Rudia mengaku sangat kecewa. Rudia yang tidak hadir dalam rapat karena sedang berada di Jakarta. Saking jengkelnya, anggota Bawaslu yang hadir sempat menginginkan walk out. “Bawaslu Bali dipandang sebelah mata oleh Pemprov Bali,” ujarnya.
Ia mengaku heran, dari mana Pemprov Bali menghitung kebutuhan anggaran pengawasan Rp 30 milyar. Pasalnya, anggaran pengawasan sudah berkali-kali dibahas di Kesbangpol dan Linmas. Usulan yang semula Rp 73 miliar, setelah melalui pembahasan yang intensif dengan Kesbangpol dan Linmas, akhirnya menjadi Rp 68 miliar.  
“Kok sudah susah payah kami berjuang,  hasilnya seperti ini, ” tandas Rudia. Untuk memperjelas masalah itu, kata dia, Bawaslu Bali akan mengundang Kesbangpol dan Linmas dan Bapppeda Provinsi Bali untuk mendapatkan penjelasan proses penganggaran Pilgub Bali. (106)

Komentar

Komentar

BACA  Satpam Gagalkan Aksi Perampokan, Empat Pelaku Kabur

About Surya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>