Pemprov Ngasih Rp 30 Milyar, Pilgub Bisa Tanpa Pengawasan di TPS

By on June 7, 2017
RAPAT KOORDINASI – Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesiapan Program dan Anggaran Pilkada Serentak 2018 yang dilaksanakan KPU Provinsi Bali, Rabu (7/6).
Renon, DenPost
Masalah anggaran pengawasan dalam Pilgub Bali 2018 belum juga klir. Pemprov Bali mengaku hanya mampu memberikan anggaran Rp 30 milyar. Sementara Bawaslu Bali menyatakan, dana sebesar itu belum cukup sampai pembentukan panitia pengawas lapangan (PPL) di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Itu terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesiapan Program dan Anggaran Pilkada Serentak 2018 yang dilaksanakan KPU Provinsi Bali, Rabu (7/6). Hadir dalam acara tersebut anggota Bawaslu Bali, Ketut Sunadra, Asisten III (Administrasi Umum) Pemprov Bali, I Gusti Ngurah Alit, Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali, Putu Astawa, Karo Ops Polda Bali, Kombes Pol. Nyoman Sumana Jaya, BNN Provinsi Bali, Perwakilan Danrem, ketua KPU kabupaten/kota se-Bali, sejumlah instansi terkait lainnya.

Menurut Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Bali, Putu Astawa, untuk Bawaslu Bali Pemprov Bali hanya mampu menganggarkan total Rp 30 milyar. Yang Rp 10 milyar dianggarkan di APBD 2017 dan yang Rp 20 milyar di APBD 2018. “Kalau di perubahan kondisi kita sudah tekor. Itupun sudah kami menyusuri dan menggunduli sejumlah kegiatan. Tidak mungkin ada tambahan di perubahan. Kalau di 2018 maksimal kami mampu 20 milyar. Jadi total kemampuan kami 30 milyar,” papar Astawa.
Dikatakan, jumlah tersebut nantinya akan dikomunikasikan dan di-cun-kan dengan usulan Bawaslu Bali. Ia mengatakan, Pemprov Bali hanya mampu sejumlah itu karena kondisi APBD Bali mengalami kesulitan. Seperti adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan dari kabupaten ke provinsi yang tidak sebanding dengan perimbangan keuangan dari pusat. Defisit APBD yang agak meleset. Ditambah ada kebijakan Kabupaten Badung yang tidak lagi menyerahkan bantuan PHR ke provinsi. Sementara potensi pendapatan Provinsi Bali stagnan, tidak mengalami peningkatan karena kondisi ekonomi yang agak melambat.
Di satu sisi, kata Astawa, APBD Bali dikekang dengan harus mengalokasikan untuk pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen. “Itu harus terpenuhi karena amanat UU. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa memenuhi dengan apa yang dibutuhkan Bawaslu Bali,” katanya.
Ia membantah kesan Pemprov Bali menganaktirikan Bawaslu ketimbang KPU. “Oh tidak. Nanti kita akan komunikasikan. Mudah-mudahan dipahami dengan kondisi APBD seperti itu. Sehingga nanti kita lihat skala prioritas. Apakah ada yang bisa diefisiensikan, apakah ada yang diefektifkan. Mungkin nanti kita akan harmoniskan. Kita akan segera lakukan itu. Karena sesuai amanat Permendagri, daerah itu membiayai sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Astawa menegaskan, kalau keuangan Pemprov Bali mampu, tidak ada persoalan dengan usulan Bawaslu Bali. Justru karena ini kekurangan pendapatan, kata dia, perlu ada semacam skala prioritas, efisiensi dan efektivitas. “Itu nanti akan kami komunikasikan dengan Bawaslu Bali. Mudah-mudahan bisa dipahami,” harapnya.
Sementara anggota Bawaslu Bali, Ketut Sunadra, menyatakan, pihaknya harus merapatkan dulu dengan anggota Bawaslu Bali yang lain soal anggaran yang ditawarkan Pemprov Bali tersebut. Kata dia, pihaknya siap mengawasi pelaksanaan Pilgub Bali sepanjang syarat minimal anggaran terpenuhi. Kalau tidak, kata dia, Bawaslu Bali bisa saja merekomendasikan kepada KPU Bali untuk menunda pelaksanaan Pilgub 2018. Atau, ujar Sunadra, Bawaslu Bali mempersilahkan KPU Bali melaksanakan Pilgub Bali tanpa pengawasan.
Sunadra mengatakan, kalau dengan dana yang dipaparkan Kepala Bappeda Bali, yakni Rp 30 milyar, tidak mencukupi hingga membentuk panitia pengawas lapangan (PPL) di tingkat TPS. Padahal, kata dia, pembentukan PPL merupakan perintah undang-undang.
Sementara Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi, berharap Pilgub Bali jangan sampai tertunda. Jika itu terjadi, kata dia, tentu merupakan suatu kemunduran bagi Bali. Ia mendorong Pemprov Bali untuk lebih responsif terhadap masalah anggaran untuk Bawaslu Bali. “Setelah rapat ini kami harapkan ada tindaklanjut untuk finalisasi dan harmanisasi anggaran Pilgub Bali, termasuk anggaran untuk Bawaslu, dan anggaran keamanan. Sebab, KPU Bali tidak bisa kerja sendiri dalam pelaksanaan Pilgub Bali,” katanya.
Raka Sandi juga menyatakan, akan menjadi masalah besar jika Pilgub Bali tanpa pengawasan. Termasuk jika tidak PPL di tingkat TPS. “Akan menjadi persoalan besar nanti jika di TPS ada sengketa pilgub,” tandasnya. Ia yakin dengan sisa waktu yang ada, masalah yang dapat diselesaikan dengan baik, jika semua pihak punya komitmen yang sama untuk menyukseskan Pilgub Bali 2018 mendatang. (106)

Komentar

Komentar

BACA  Bupati Jembrana Sampaikan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015

About Surya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>