Hindari Mahar Politik, Peraturan Pendanaan Parpol Perlu Dikaji Ulang

By on May 18, 2017
SEMINAR - Suasana seminar evaluasi pilkada di Sanur, Kamis (18/5).

Sanur, DenPost

Untuk menghindari mahar politik, peraturan tentang pendanaan partai politik perlu dikaji ulang. Demikian disampaikan Profesor Riset LIPI, R Siti Zuhro, saat menjadi pembicara dalam seminar nasional evaluasi Pilkada Serentak 2017 yang digelar Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Kamis (18/5).Salah satu yang harus dikaji ulang adalah bantuan  dana dari negara dan swasta kepada parpol. “Hal ini penting agar parpol tidak mencari jalan dengan menggalang secara ilegal,” ucap Siti. Kata dia, selama ini parpol, lembaga legislatif dan eksekutif acapkali dicap sebagai sarang koruptor yang salah satunya untuk membiayai partai.

Siti juga mengatakan, peningkatan kualitas pilkada serentak memerlukan perbaikan undang-undang atau peraturan dan rekrutmen penyelenggara pemilu. UU dan peraturan pilkada harus dibuat tepat waktu agar penyelenggara pemilu bisa mempersiapkan sarana dan prasarana pilkada dengan baik sesuai jadwal. (106)

Komentar

Komentar

BACA  Rai Iswara Ancang-ancang Tarung Pilwali 2020

About Surya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>