Komisi I Khawatir Aset Pemprov di ITDC Terus Menyusut

By on March 19, 2017
Komisi I Khawatir Aset Pemprov di ITDC Terus Menyusut
Renon, DenPost 
Ketua Komisi I DPRD Bali, Ketut Tama Tenaya, mengkhawatirkan aset Pemprov Bali di kawasan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) terus menyusut. Karena itu, dipandang perlu DPRD Bali membentuk Pansus Aset menelusuri aset Pemprov Bali di kawasan tersebut.

“Kalau tidak segera ditelusuri dikhawatirkan aset Pemprov di kawasan ITDC Nusa Dua itu akan terus menyusut,” kata Tama Minggu (19/3). 

Dikatakan, selama ini lokasi aset Pemprov Bali bisa berpindah-pindah tempat dari awalnya di lokasi strategis, setelah program LC di kawasan tersebut berubah tempat ke kawasan yang tidak strategis sehingga nilainyapun menurun. Menurutnya, aset Pemprov di kawasan itu seluas 39 hektar itu, dibagi dalam dua slot, ada di S5 dan S6. Di S5 dibangun hotel Shangrila, dan di S6 dibangun hotel St. Regiz yang merupakan hotel bintang 5 ke atas. Sisanya untuk lapangan golf. Setiap hotel memiliki investor tersendiri.
Seperti diketahui, hotel St Regis menjadi perbincangan publik ketika Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud menginap selama liburan di Bali. “Kalau Pansus Aset sudah terbentuk, kita akan kejar terus dan telusuri aset di ITDC, termasuk tanah yang digunakan untuk membangun hotel tempat Raja Salman menginap,” kata Tama.
Dijelaskan, aset Pemprov di ITDC memang tidak ada bermasalah seperti aset di hotel Bali Hyatt Sanur.  Namun, kata dia, itu harus ditelusuri Pansus Aset nantinya, menelusuri surat perjanjian bagi hasil, sertifikat tanah, dan kepemilikan hotel setelah kontrak berjalan 30 tahun. “Jangan sampai seperti kasus Bali Hyatt Sanur, documen perjanjian tidak jelas setelah berjalan puluhan tahun hingga kepemilikan asetpun tidak jelas termasuk kontribusinya ke PAD Bali,” kata politisi PDI Perjuangan asal Badung Selatan ini.
Ia menjelaskan, sebelum tahun 2015, pada pengelolaan aset di ITDC, Pemprov Bali mendapat dana bagi hasil dari pemanfaatan aset tersebut. Namun, sistem pembagian dana hasil itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Sehingga mulai tahun 2015, investor membayar langsung kepada Pemprov Bali. Sebelumnya, investor menyerahkan kepada ITDC, dan selanjutnya pihak ITDC yang membayar kepada Pemprov. Namun itu menjadi temuan BPK. “Kami ingin tahu kontraknya, berapa yang dibayar investor itu ke Pemprov,” katanya.  (106)

Komentar

Komentar

BACA  Di Buleleng, 15 Sekolah Dasar Dipimpin Plt

About Surya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>