Protes Gardu Listrik, Pecalang Padangkerta “Mesadu” ke Dewan

By on March 1, 2017
PROTES GARDU- Pecalang Desa Adat Padangkerta mengadukan masalah pemasangan gardu listrik ke DPRD Karangasem.

Amlapura, DenPost

Sedikitnya 30 orang pecalang Desa Adat Padangkerta, Kelurahan Padangkerta, Karangasem, mendatangi Kantor DPRD Karangasem, Selasa (28/2) kemarin. Mereka mengadukan (mesadu) ulah PLN dan sebuah perusahaan pengembang properti yang dituduh melakukan pemasangan gardu listrik secara serampangan.

Para pecalang yang tergabung dalam Wanra Desa Adat Padangkerta itu kesal, bukan hanya karena pemasangan gardu yang serampangan. Mereka marah karena merasa PLN dan pihak pengembang telah ingkar janji dan mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat di Kantor Lurah Padangkerta.

Korlap aksi Gusti Oka Kasta (55) mengatakan, persoalan gardu listrik itu sudah lama menjadi polemik. Pasalnya gardu bertegangan tinggi yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan kompleks perumahan itu, ada di pelataran sebuah pelinggih padmasana di ujung utara desa. Pelinggih Padmasana itu merupakan emponan desa adat, berada di dekat saluran irigasi subak di dekat ruas jalan Amalpura-Singaraja. Pembangunan gardu listrik itu tak hanya menciderai kesucian areal pelinggih yang hanya seluas 5 x 4 meter, tapi juga mengganggu dan membahayakan warga utamanya ketika sedang menggelar odalan. ‘’Setiap Tilem Kapitu kami melaksanakan upacara besar di sana. Pemedeknya sampai melubar ke jalan raya,’’ ungkapnya.

Rombongan pecalang diterima Ketua DPRD I Nengah Sumardi bersama Wakil Ketua I Made Wirta dan IB Adnyana dan dua anggota Dewan Gusti Agung Dwi Putra, Kadek Sujanayasa dan I Wayan Sudira.

Pertemuan di salah satu Ruang Rapat Dewan itu juga dihadiri unsur dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Lurah Padangkerta, Putu Agus Sumahendra.

Gusti Oka Kasta menyatakan, dalam rapat mediasi 13 Januari lalu, pihak PLN dan pengembang sudah sanggup memindahkan gardu listrik tersebut. Pihak Desa Adat Padangkerta juga sudah setuju dengan lokasi penempatan yang baru. ‘’Tapi sampai saat ini tidak ada tindak-lanjutnya,’’ ucapnya.

BACA  Ini Usul Dewan Badung Jika Inspektorat dan BKPSDM Tak Bisa Selesaikan Kasus SK Bodong

Lurah Agus Sumahendra mengakui pada saat mediasi, pihak PLN dan pengembang sudah menyetujui pemindahan gardu. Meskipun, pada awalnya PLN sempat bersikeras bahwa PLN dilindungi undang-undang dalam mengembangkan usahanya. ‘’Awalnya warga melapor ke kantor lurah, lalu kami tindaklanjuti dengan mediasi. Rapat mediasi juga dihadiri babinsa dan babinkamtibmas,’’ jelasnya.

Ketua Dewan Nengah Sumardi mengapresiasi upaya pihak Desa Adat Padangketa dan kelurahan, dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Pihaknya menilai langkah dan solusi yang ditawarkan sudah tepat dan sudah ada keputusan yang saling menguntungkan. Pihaknya pun mendesak instansi terkait Pemkab Karangasem lebih intens menindaklanjuti keluhan warga, sehingga persoalan yang ada tak sampai memicu konflik yang parah. ‘’Besok (hari ini-red) kita akan turun ke lapangan bersama gabungan komisi. Saya minta Pak Lurah dan instansi terkait bisa menghadirkan pihak PLN dan pengembangnya,’’ tegasnya. (117)

Komentar

Komentar

About denpost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>