Lemah, Jika Bali Tuntut Dana Bagi Hasil dari Pariwisata

By on November 12, 2015

Renon, DenPost
Gagasan dari Pansus Revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 64 Tahun 1958 untuk meminta dana bagi hasil dari sektor pariwisata dinilai sangat lemah. Justru sebaliknya, gagasan tersebut bisa merugikan Bali.

Demikian diungkapkan anggota DPR RI dari dapil Bali, Dr. Wayan Koster, dalam rapat kerja DPRD BALI dengan Gubernur, anggota DPR dan DPD RI dapil Bali, bupati/walikota se-Bali, dan ketua  DPRD se-Bali. Rapat kerja dipimpin Ketua Pansus Wayan Adnyana, didampingi Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama dan Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry.

Menurut Koster, devisa dari wisatawan yang ke Bali tidak menjadi penerimaan negara secara langsung. Devisa yang pada tahun 2014 ditafsir Rp 59 trilyun sudah diterima pengusaha hotel, pemilik restoran, penerbangan, pengusaha jasa, pedagang dan masyarakat. Pemerintah daerah juga sudah menerima dari pajak hotel dan restoran.

“Pendapatan negara dari wisatawan hanya berasal dari visa dalam bentuk PNBP,” katanya.

Dikatakan, target PNBP dalam APBN 2015 sebesar 3,5 trilyun. Jika diasumsikan 40 persen wisman datang ke Bali, maka PNBP yang bersumber dari wisman yang berkunjung ke Bali sebesar Rp 1,4 trilyun.

Koster menegaskan, meminta hak dana bagi hasil dari pariwisata untuk Bali tidak bisa dilakukan. Sebab, pariwisata bukan sektor primer yang berbeda dengan nomenklatur sumber daya alam. “Pendapatan negara dari visa pada sektor pariwisata merupakan pajak negara bukan pajak (PNBP) yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM, tidak dikelola Menteri Keuangan. Sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai hasil yang dapat dibagi untuk daerah,” ujar Koster, yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini.

Menurut Koster, Bali telah menerima dana transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 8,26 trilyun. Dana ini sudah termasuk komponen yang bersumber dari pajak penghasilan perorangan (PPh), pajak penghasilan badan (PPh badan) dan lainnya. “Jadi dengan dapat dana Rp 6,26 trilyun, Bali sebenarnya juga disubsidi daerah lainnya,” katanya.

BACA  Dikhawatirkan Ganggu Pariwisata

Anggota DPD RI, Kadek Arimbawa, juga berpendapat senada. Kata dia, menuntut keadilan dana bagi hasil dari pariwisata tidak tepat dengan merevisi UU Nomor 33 Tahun 2004. Justru itu akan memperkuat tuntutan daerah yang ingin dana bagi hasil 60 persen untuk daerah dan 40 persen.

Sementara anggota DPR I Gusti Agung Rai Wirajaya, mengatakan, saat ini tengah dirancang RUU PNBP. Ia berjuang memasukkan jasa pariwisata masuk dalam nomenklatur pembagi dalam PNBP.
Anggota DPR RI, I Gusti Agung Adhi Mahendra, menyatakan, UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah akan diubah UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. “Pansus bisa ikut bahas RUU ini,” katanya.

Ia juga mengusulkan dibuat UU Industri Pariwisata. Sehngga banyak kepentingan Bali dimasukkan dalam UU tersebut, termasuk industri kreatif.

Anggota DPD RI, Arya Wedakarna, mengingatkan agar orang Bali tidak manja. “Kebiasaan meminta uang itu menunjukkan orang Bali itu manja,” katanya.

Ia mengusulkan agar dibentuk tim untuk memasukkan kepentingan Bali dalam banyak RUU yang kini tengah digodok. Selama ini, Bali tidak punya tim semacam itu, sehingga kepentingan Bali banyak terabaikan. (106)

Komentar

Komentar

About denpost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>