Perda Direvisi

By on November 11, 2015
RAPAT PANSUS - Ketua Pansus Revisi Perda Retribusi Tower DPRD Badung,  I Gede Aryanta, saat memimpin rapat Revisi Perda Retribusi Tower dengan pihak eksekutif, di DPRD Badung.

Tower di Bawah Enam Meter Akan Kena Retribusi

Mangupura, DenPost
Perkembangan tower rooftop, tandon air dan tower kamuflase di kawasan Badung, seakan tak bisa dibendung. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang mengatur tower-tower dengan tinggi kurang dari enam meter tersebut. Hal itu membuat  Pemkab Badung melakukan revisi terhadap Perda Retribusi Tower.  Panitia Khusus (pansus) Revisi Perda Retribusi Tower DPRD Badung telah merencanakan agar tower tersebut bisa dikenakan retribusi.

Ketua Pansus Revisi Perda Restribusi Tower DPRD Badung,  I Gede Aryanta, menegaskan, semestinya tower jenis rooftop dan tandon air atau sejenisnya harus masuk dalam objek yang dikenakan retribusi. “Karena itu termasuk sebagai objek yang menunjang keperluan jaringan komunikasi. Sejauh ini tower yang dikenakan retribusi baru yang berupa Base Transciever Station (BTS),” terangnya, Selasa (10/11).

Dengan tidak adanya peraturan yang mengatur keberadaan tower tersebut, kata politisi Gerindra itu,Pemkab Badung berpotensi kehilangan pendapatan yang cukup besar dari retribusi menara telekomunikasi.

Dalam revisi Perda 5 tahun 2013 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, dua jenis menara telekomunikasi tersebut tidak dimasukkan sebagai objek yang dikenakan restribusi. Revisi perda tersebut juga jalan di tempat, lantaran belum ada kepastian aturan. Padahal, lanjutnya, dalam pasal 1 Perda 5 tentang ketentuan umum dijelaskan, yang dimaksud dengan menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi. “Saya kira menara rooftop atau tandon air itu milik perusahan telekomunikasi yang tujuannya mendapatkan keuntungan. Logikanya harus dikenakan retribusi,” tambahnya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Badung, I Wayan Weda Dharmaja, juga membenarkan tower jenis rooftop maupun tower kamuflase belum masuk sebagai objek retribusi.

BACA  Tersebesar di Media Sosial

“Ketentuan di Perhubungan, tower di bawah enam meter tidak diatur, termasuk retribusinya juga tidak ada, karena tidak diatur,” tegas Weda.

Menurutnya, sejumlah provider juga mengetahui peraturan tersebut, sehingga menyiasati agar tower yang mereka bangun tidak melanggar.  Terlebih, yang menjadi acuan menentukan adalah tinggi tower, bukan berdasarkan tinggi bangunan dan tower.
Kami tidak hitung bangunannya, tapi menaranya yang dihitung, sekalipun berada di lantai 2. Di Badung, setelah kami ukur, sebagian besar kena di bawah enam meter,” jelasnya.

Terkait legalitas perizinan, pejabat asal Desa Sembung itu juga mengakui belum diatur dalam perda maupun aturan lainnya. “Tower ini izinnya juga tidak ada, karena mengacu pada SK Empat Menteri, rooftop yang di bawah enam meter tidak membutuhkan izin,” sebutnya.

Apakah Pemkab Badung berencana membidik retribusi dari keberadaan tower di bawah enam meter? Ditanya begitu, Weda mengatakan tetap mengacu pada aturan yang masih berlaku. “Kami kan mengarah pada aturan, menyelaraskan aturan dengan SK Empat Menteri,” tandasnya. (115)

Komentar

Komentar

About denpost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>