Badung Dijadikan Zona Integritas WBK dan WBBM

By on June 6, 2015
ZONA INTEGRITAS-Men-PAN RB, Yuddy Chrisnandi bersama Bupati Badung, AA Gde Agung, menandatangani pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM di Kabupaten Badung

Mangupura, DenPost
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PAN RB), Yuddy Chrisnandi, mengapresiasi berbagai prestasi Kabupaten Badung, khususnya terkait pelayanan publikdan laporan keuangan daerah. Jumat (5/6), Kemen-PAN RB menjadikan Pemkab Badung sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Yuddy Chrisnandi mengatakan, Pemkab Badung merupakan lembaga pemerintah yang ke-262 dari 511 kabupaten/kota di Indonesia yang telah mencanangkan zona integritas. Diharapkannya, kegiatan ini tidak sekadar seremonial namun dijadikan tonggak untuk mempertegas komitmen sebagai satu island of integrity melengkapi prestasi-prestasi yang telah diterima Badung sebelumnya. Di antaranya, Badung menjadi salah satu dari 11 kabupaten/kota se-Indonesia yang meraih predikat B dalam implementasi akuntabilitas kinerja dan masuk 99 top ranking dalam kompetisi inovasi pelayanan publik (Sinopik).

Yuddy juga mengharapkan Badung dapat menjadi pelopor dalam penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, Yuddy mengharapkan Badung bisa menjadi lokomotif reformasi birokrasi dari kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Bupati Badung, AA Gde Agung, menyampaikan, Pemkab Badung dengan dukungan DPRD Badung berkomitmen  mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. “Terbangunnya budaya melayani serta kerja keras yang senantiasa didorong budaya inovasi dan budaya prestasi, dengan berorientasi pada hasil serta dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Badung adalah tujuan kami. Karenanya, ketika kembali meraih opini WTP, kami tegaskan bahwa opini ini harus linier dan paralel dengan tingkat kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Bupati menambahkan, sejalan dengan kegiatan pencanangan ini, telah dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang terkait dengan pencegahan korupsi yaitu, telah dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh PNS sejak tahun 2012 lalu dan dilanjutkan bagi yang belum pada tahun 2014. “Dari 5.658 orang pegawai, saat ini sudah semuanya menandatangani pakta integritas,” imbuhnya.

Dalam proses pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dijelaskan, setelah tahap pencanangan ini, Badung berencana mengusulkan empat SKPD  yaitu Dispenda/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT), RSUD Badung serta Kecamatan Kuta Utara sebagai WBK dan WBBM. Penunjukan terhadap  keempat SKPD tersebut sudah berdasarkan kriteria, di antaranya dianggap strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi.

Pemkab Badung baik eksekutif maupun legislatif, dari awal sudah berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Seperti misalnya kemudahan pembayaran pajak secara  online dan dari aspek pengadaan barang dan jasa, Badung telah menerapkan e-procurement yang ditunjang dengan keberadaan ULP dan LPSE serta pengadaan melalui e-katalog. Disamping itu, untuk mempercepat pelayanan, juga telah meningkatkan kapasitas unit pelayanan terpadu (UPT) perizinan menjadi badan pelayanan perizinan terpadu (BPPT). Bupati bahkan telah mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan sepenuhnya kepada Kepala BPPT Badung. (115/*)

About Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>